MTs MARIPARI

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi membatalkan Pembelajaran Tatap Muka pada Tahun Ajaran 2020-2021.

Hal ini ditegas Nadiem Makarim terkait rencana sekolah tatap muka pada Januari ini. Pasalnya, penyebaran COVID-19 yang masih cukup tinggi membuat pemerintah memutuskan menunda lagi pembukaan sekolah.

"Melihat kondisi pandemi yang belum juga menyurut dan menunjukkan perkembangan mengenai penurunan kasus, Kemendikbud mengumumkan rencana sekolah tatap muka di bulan Januari 2021 batal diselenggarakan," tegas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, saat mengumumkan di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Minggu (3/2/2021).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) kemudian mengambil dua alternatif program belajar selain tatap muka. Dua alternatif yang diambil Kemendikbud untuk melakukan pendidikan jarak jauh (PJJ) yakni, para siswa belajar melalui sarana televisi maupun secara daring.

"Program alternatif ini bertujuan mendukung proses PJJ diantaranya melalui program belajar dari rumah (BDR) yang ditayangkan di TVRI untuk jenjang pendidikan PAUD dan SD," ujar Nadiem.

Program Belajar Dari Rumah ( BDR) yang ditayangkan di Televisi Republik Indonesia ( TVRI) untuk jenjang pendidikan PAUD dan Sekolah Dasar (SD) tersebut, akan di mulai dari bulan Januari sampai Maret 2021, dari hari Senin sampai Jumat, pukul 08.00 sampai 11.30 WIB.

Untuk alternatif kedua yakni belajar secara daring, dimana tayangan untuk siswa SD mengikuti modul pembelajaran sesuai kurikulum (darurat) dengan mengutamakan pemenuhan kompetensi literasi, numerasi, dan penguatan karakter.

"Selain pembelajaran melalui TVRI, tersedia juga tayangan pembelajaran yang dapat disaksikan di TV edukasi dan radio edukasi. Televisi dibawah naungan Kemendikbud tersebut dapat diakses pada satelit Telkom-4 frekuensi 4125/V/5500," tutur Nadiem.

Lebih lanjut, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Jumeri mengingatkan, agar tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai prioritas utama.

“Kami mengingatkan kembali agar kebijakan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara berjenjang, mulai dari penentuan pemberian izin oleh pemerintah daerah/kanwil/ Kantor Kemenag, pemenuhan daftar periksa oleh satuan pendidikan, serta kesiapan menjalankan pembelajaran tatap muka,” tutup Jumeri.

Sumber : ECONOMIC ZONE